Australia Didesak Selesaikan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia

ABC Australia – detikNews

Jakarta – Federasi Pertanian Australia mendesak pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia terlebih dahulu sebelum melakukannya dengan India.

Sebelumnya, pemerintah Federal Australia sudah menyatakan akan berusaha menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan India di akhir tahun 2015.

Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb mengatakan departemennya akan berkonsentrasi menggarap India, karena selama ini Australia sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

“Ini semua sudah tercakup dalam perjanjian yang melibatkan Australia, Selandia Baru, dan ASEAN bersama-sama.” kata Robb.

“Kita bisa mengembangkannya dari sana, dan melakukannya dalam kerangka regional. Namun perjanjian dengan India, belum ada sama sekali.”

“Dan melihat pasar India dengan 1,2 miliar orang dan merupakan bagian penting dari masa depan kita, maka pemerintah akan melakukan hal tersebut.”

Dalam waktu bersamaan, Robb mengatakan perusahaan Australia harus memanfaatkan peluang perdagangan dengan Indonesia.

“Kalau anda lihat Selandia Baru, ada 16.500 perusahaan Australia di sana, sekitar 11 ribu perusahaan Australia di Amerika Serikat, sementara di Indonesia, hanya ada 150 perusahaan asal Australia.”

“Statistik ini menunjukkan peluang yang begitu besar. Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia dalam waktu 10-15 tahun mendatang.

Robb akan mengunjungi Indonesia bulan Maret mendatang, bersama dengan sekitar 150 pengusaha.

Sementara itu, Menteri Robb mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan China akan mulai berlaku di akhir tahun 2015

Perjanjian perdagangan bebas dengan Korea mulai berlaku minggu lalu, dan perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang akan dimulai 15 Januari 2015.

Andrew Robb baru-baru ini mengunjungi China bersama delegasi bisnis Australia. Dia mengatakan itu memberikan peluang bagi mereka guna mempelajari lebih banyak kesempatan dagang.

“Ada banyak masalah hukum yang harus diselesaikan, dan terjemahan ke bahasa yang lain, dan juga mengecek bahwa persetujuan di dalam bahasa masing-masing mengatakan hal yang sama.” katanya.

“Setelah semua dilakukan, yang biasanya memerlukan waktu sekitar 4-5 ; bulan, kemudian akan dibawa ke Parlemen. Saya kira untuk parlemen China sekitar bulan Agustus atau September.”

Robb mendesak para eksportir untuk melakukan penelitian mengenai produk mana saja yang akan mengalami penurunan tarif sehingga bisa memanfaatkan kesempatan dengan maksimal.

“Ini akan memberikan rasa percaya diri kepada banyak produsen untuk merencanakan masa depan mereka, dalam hal produk mana yang akan menguntungkan di masa-masa mendatang. ” tambah Robb.

(nwk/nwk)

Advertisements